REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM -- Pemimpin perunding Israel Tzipi Livni dan pemimpin perunding Palestina Saeb Erekat bertemu, Ahad larut malam (6/4), di Jerusalem bersama Utusan AS bagi Timur Tengah Martin Indyk dalam upaya menyelamatkan krisis dalam pembicaraan perdamaian.

Namun tak ada kemajuan yang dicapai selama pertemuan itu, kata seorang pejabat Israel kepada Xinhua pada Senin.

Sumber tersebut mengatakan Israel mengancam Pemerintah Otonomi Palestina mengenai tindakannya untuk bergabung dengan konvensi dan kesepakatan internasional lewat sanksi, sedangkan Palestina menuntut Israel membebaskan kelompok keempat tahanan Palestina.

Palestina juga marah dengan pengumuman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Ahad (6/4) mengenai "tindakan pembalasan sepihak" terhadap Pemerintah Otonomi Palestina dan mereka mengatakan tindakan semacam itu menurunkan peluang untuk memperpanjang pembicaraan tersebut.

Pada Ahad, Menteri Luar Negeri "hawkis" Israel Avigdor Lieberman nyaris tak memberi harapan bagi kemajuan dalam pembicaraan perdamaian. Ia mengatakan ia memilih pemerintah ambruk dan menghadapi pemilihan umum baru dibandingkan dengan pembebasan satu kelompok orang Arab Israel, yang direncanakan dibebaskan dalam kelompok keempat tahanan Palestina.

"Jika pilihannya ialah antara membebaskan tahanan Arab Israel dan menghadapi pemilihan umum, saya lebih suka pemilihan umum," kata Lieberman dalam taklimat yang diadakan di New York dan disiarkan Jerusalem Post.

Krisis baru-baru terbentuk setelah Israel menunda dan belakangan mengumumkan menolak untuk membebaskan kelompok keempat tahanan Palestina, dari 104 tahanan yang dijanjikan akan dibebaskannya ketika pembicaraan perdamaian dilanjutkan pada Juli tahun lalu. Kelompok terakhir itu meliputi 14 tahanan Arab Israel.

Israel juga mengumumkan pembangunan lebih banyak rumah di permukiman Yahudi di Jerusalem Timur, di tanah yang dicaploknya setelah Perang Timur Tengah 1967.

 Tindakan itu diikuti oleh Abbas dengan mendekati untuk bergabung dengan 15 konvensi dan kesepakatan internasional.

Israel takut Palestina yang meminta bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda, dan mengajukan keluhan mengenai kebijakan Israel dan pendudukan atas Tepi Barat Sungai Jordan serta wilayah Jerusalem Timur.

Pada Jumat (4/4), Menteri Luar Negeri AS John Kerry --yang melancarkan upaya tanpa henti untuk melanjutkan kembali pembicaraan perdamaian dan mendorong bagi kemajuannya dalam satu tahun belakangan-- mengatakan Washington sedang mempertimbangkan apakah layak untuk melanjutkan perannya dalam menengahi pembicaraan perdamaian di tengah krisis saat ini.

Kerry berusaha menyelamatkan pembicaraan tersebut dengan melakukan kunjungan cepat mendadak ke Jerusalem pekan lalu dan menawarkan Israel pembebasan mata-mata Israel Amerika Jonathan Pollard sebagai imbalan bagi pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Namun ia membatalkan kunjungan lain di tengah tindakan sepihak oleh kedua pihak, yang ia pandang "tak membantu" bagi pembicaraan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika