REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Oknum aparat pemerintahan ditengarai menyebabkan banyak terdapatnya bangunan tak berizin di kawasan Bandung utara (KBU). Oleh karena itu, selain sedang menyidik pemilik bangunan ilegal, saat ini Satpol PP Jabar juga menyelidiki kebenaran adanya oknum tersebut.

Menurut Kepala Satpol PP Jabar, Ujwalparana Sigit, pihaknya selama satu bulan ke belakang, telah memanggil 41 pemilik bangunan ilegal di KBU. Namun, hanya 39 pemilik yang memenuhi panggilan. Tapi, Ia dapat memastikan semuanya memperoleh izin dari oknum aparat. Pekan depan rencananya, dua pemilik yang absen dipanggil ulang.

"Sebanyak 39 orang sudah buat pernyataan berisi mau membongkar rumah, bengkel, warung mereka sendiri, dalam kurun waktu 14 hari dari saat pernyataan dibuat," ujar Sigit kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Sigit mengatakan, puluhan pemilik sudah paham bahwa tanpa perizinan, bangunan harus dibongkar. Ia yakini, terdapat oknum-oknum yang mengklaim lahan negara, untuk kemudian menyewakan, menjual atau menukarnya dengan sejumlah imbalan.

"Pasti dari aparat, warga mana berani mengaku-aku lahan negara," kata Sigit.

Saat ini, kata dia, Penyidik PNS Satpol PP masih menyelidiki aparat dari instansi mana yang "memainkan" izin bangunan tersebut. Warga, pasti akan memberi informasi harus membayar berapa dan ke siapa.

''Toh selama ini masyarakat tidak salah-salah amat mendirikan bangunan di sana. Mereka menyewa karena ada keringanan dari oknum yang melindungi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika