REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanpa Ketua Umum Suryadharma Ali telah lebih dulu mengadakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Hasil dari kesepakatan itu juga sudah diberikan ke Ketua Majelis Syariaah PPP, Maimun Zubair.

Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuzy mengatakan pihaknya menyelenggarkan rapinmnas bersama 28 dari 33 DPW, 2 orang dari 3 ketua majelis, dan 26 dari 54 pengurus harian. Mayoritas PPP, kata dia, secara resmi telah ambil sikap sesuai prosedur dan landasan hukum.

“Kami mulai dari nol. Artinya belum menentukan koalisi ke siapapun, bahkan bisa juga tetap ke Partai Gerindra,” kata Romy kepada Republika di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Ahad (20/4).

Romy menambahkan pihaknya sudah memberikan hasil rapimnas tersebut ke Maimun Zubair. Pihaknya juga tidak ingin memperdebatkan pendapat ketua majelis syariah tersebut dengan hasil konstitusi partai karena putusan Maimun akan berdasarkan keputusan bersama.

Romy mengatakan mekanisme partai diambil berdasarkan pendapat yang dinilai konstitusional yakni sesuai prosedur ADRT dan punya landasan hukum. Sekarang ini, suara PPP satu, tidak ada kubu sekjen atau ketua umum, semuanya dianggap sebagai DPP PPP.

“Kami tidak masalahkan koalisi kemarin. Hanya saja PPP ini punya mekanisme yang mengatur kapan kita harus mengusung capres dan parpol tertentu,” ujar Romy. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika