REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya, Jawa Timur Tri Rismaharini menegaskan, lokalisasi prostitusi Dolly harus tetap ditutup sesuai jadwal yaitu 19 Juni 2014. Ia tetap bersikukuh meski warga sekitar lokalisasi menentangnya.

"Saya kan harus menyelamatkan anak-anak. Apalagi letak Dolly kan bercampur dengan permukiman warga sehingga menyebabkan terjadi perdagangan manusia, termasuk mucikari anak-anak,” ujarnya di Surabaya, Kamis (1/5).

Tak hanya itu, ia tidak ingin anak-anak disekitar Dolly hanya punya wawasan semata tempat prostitusi. Padahal mereka memiliki kemampuan yang sama dengan anak lain. 

Karenanya, ia mengaku kaget ketika masyarakat Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) menolak penutupan Dolly. Namun niat untuk menutup lokalisasi Dolly tetap tak berubah. 

Ia akan tetap menutup tempat maksiat itu berdasarkan peraturan daerah (perda) larangan difungsikannya rumah tempat tinggal sebagai tempat asusila dan juga UU Perdagangan Orang. Orang nomor satu di Surabaya itu pun mengaku telah memiliki strategi khusus untuk mengatasi segala bentuk penolakan penutupan lokalisasi yang konon terbesar se-Asia Tenggara itu. 

Sayangnya Risma enggan menjelaskan strategi dan taktik seperti apa yang dimaksud. "Yang jelas kami tidak akan membongkar permukiman warga. Kami hanya menutup Dolly," ujarnya. 

Ia menjelaskan, jika benar-benar ditutup, para mantan pekerja seks komersial (PSK) Dolly akan mendapatkan pelatihan. Bahkan, ia bersedia memberikan pinjaman modal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika