REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendorong para calon presiden mendatang agar bisa mewarisi keteladanan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mempromosikan insiatif "Open Government Partnership" (OGP).

"OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia," kata Mickael Hoelman selaku Direktur Program Demokrasi dan Pembangunan dari Yayasan Tifa/Open Society Foundation di sela-sela Konferensi Regional Asia-Pasifik OGP di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Oleh karena itu, pihaknya bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya seperti MediaLink, dan International NGO forum Indonesian Development, juga ikut serta menyuarakan dorongan agar menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pihaknya saat ini masih menyusun gagasan tentang komitmen melanjutkan keikutsertaan Indonesia pada OGP, dan memaksimalkan kekuatannya untuk mempengaruhi negara-negara anggota konferensi tersebut.

Namun, Mickael menegaskan bahwa dalam gagasan yang diberikannya itu tidak ada kontrak politik, berupa dorongan dan biarkan masyarakat yang akan menilai capres tersebut.

Dia menilai ada beberapa kelemahan jika pemerintahan selanjutnya mengambil keputusan untuk keluar dari OGP, di antaranya adalah langkah yang sangat mundur karena tidak ada yang bisa menjamin apakah jalannya roda pemerintahan berjalan transparan, dan apakah pengelolaannya sesuai dengan harapan masyarakat.

"Negara-negara anggota OGP ini memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip keterbukaan pemerintahan yang baik," ujarnya.

Sementara itu, pada Konferensi OGP 2014 di Bali mengangkat tema "Membuka Keterbukaan Inovatif: Mendorong Keterlibatan Masyarakat yang Lebih Luas". Konferensi itu bertujuan untuk memacu potensi baru dan memperkuat upaya untuk mendukung keterbukaan, pemerintahan yang baik, dan partisipasi publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika