REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas HAM Nurcholis menyatakan akan segera menentukan sikap atas kemungkinan pemanggilan Prabowo Subianto dan Kivlan Zen untuk menggali informasi terkait penghilangan paksa 13 aktivis.

"Kami pastikan hari ini akan ada sikap dari Komnas HAM. Memang ada saran-saran yang kuat untuk meminta informasi dari Prabowo dan Kivlan Zen," kata Nurcholis, Rabu (7/5).

Ketua Komnas HAM Hafid Abbas meminta seluruh pihak percaya lembaganya akan selalu bekerja untuk menuntaskan kasus pelanggaran yang terjadi.

Ketua Setara Institute Hendardi menambahkan, urusan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa hanya mendorong dibukanya tabir kebenaran dan dan ditemukannya 13 orang hilang itu.

Dia menekankan, tak ada urusan dalam membela salah satu kandidat capres tertentu atau menghalangi pencapresan Prabowo.

"Kalau ada tuduhan politisasi terhadap gerakan ini, menurut kami itu sesuatu yang keliru. Tetapi memang saya tidak menampik bahwa pemilu menjadi ajang peradilan politik dengan menyeleksi orang-orang yang bermasalah di masa lalu," ujar Hendardi.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai Prabowo tak pantas maju menjadi kandidat presiden 2014. Karena diduga kuat, ia memiliki masalah hukum dan moral terkait penghilangan paksa 13 aktivis 1997-1998.