REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Seorang pemimpin separatis menyatakan pada Senin (12/5) bahwa wilayah Donetsk, Ukraina timur bukan lagi negara mandiri. Donetsk telah meminta bergabung dengan Rusia tepatnya sehari setelah penyelenggara referendum, para pemilih memilih untuk melepaskan diri dari Kiev.

Pemimpin dari Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin menyatakan, tidak ada referendum lanjutan yang diperlukan untuk menggabungkan diri dengan Rusia.

Semantara itu salah seorang pejabat pemilihan umum (pemilu) mengatakan, referendum yang diadakan pada Ahad (11/5) yang menanyakan kepada warga wilayah Donetsk, apakah harus mendeklarasikan kemerdekaan Ukraina. Hasilnya, hampir 90% dari pemilih di daerah tersebut lebih memilih memisahkan diri.

"Sandiwara propagandis ini tidak memiliki konsekuensi hukum, hanya tanggung jawab pidana dari penyelenggara," kata Presiden Ukraina Oleksandr Turchynov, Senin (12/5). Dia melanjutkan hal tersebut sebagai sebuah lelucon yang dibuat para teroris yang menyebut referendum sebagai propagandis untuk pembunuhan, penculikan, kekerasan dan kejahatan.

“Pemerintah akan terus berperang melawan teroris, tapi kami akan bernegosiasi dengan orang-orang di Ukraina timur itu,” lanjut Turchynov.

Turchynov menjelaskan, tindakan melepaskan diri tersebut bisa berakibat pada perekonomian nasional dan program-program sosial. Euforia tersebut dapat mengakibatkan sebuah konsekuensi yang sangat kompleks dan banyak orang akan merasakannya dikemudian hari.

Seperti dilansir CNN, berbeda dengan pernyataan pimpinan separatis pro-Rusia, hasil pemilu dari Pew Research Center menemukan, 70 persen orang-orang di Ukraina timur ingin negaranya tetap bersatu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika