REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPRD Riau meminta kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan untuk segera membekukan lembaga nonpemerintah World Wildlife Fund (WWF) di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) karena marak terjadi aksi perambahan liar di kawasan itu.
"Saya kira pemerintah harus melakukan evaluasi keberadaan NGO asing. Tidak hanya di Tesso Nilo, tetapi juga di Indonesia. Jika peran yang diberikan pemerintah selama ini di salah gunakan, lebih baik dibekukan dulu untuk dievaluasi," ujar anggota DPRD Riau Tony Hidayat di Pekanbaru, Kamis.
WWF diberi amanah sebagai pengelola TNTN sejak 2004, menurutnya, juga harus ikut tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di kawasan cagar alam dan merupakan habitat aneka ragam jenis satwa liar langka seperti gajah Sumatra, harimau Sumatera, berbagai jenis Primata dan lain-lain.
Seperti diketahui, awalnya luas TNTN 38.576 hektare berdasarkan surat Keputusan Menhut No.255/Menhut-II/2004. Lewat inisiatif WWF, kawasan itu diperluas menjadi 83.068 hektare dengan memasukan areal hutan produksi terbatas yang berada di sisinya.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan No.663/Menhut-II/2009 dan kemudian TNTN dikelola secara kolaboratif antara Kementerian Kehutanan (Kemehut) khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan bersama WWF.
Namun berdasarkan analisis citra landsat tahun 2012 menunjukkan hutan alam di TNTN sudah hilang sekitar 64 persen, sementara pada areal perluasan hutan yang hancur akibat aksi perambahan liar telah mencapai 83 persen.
"Perambahan yang kini terus terjadi di Tesso Nilo, salah satu disebabkan oleh keberadaaan NGO. Jangan pandai hanya menyalahkan pemerintah atau masyarakat sekitar dan juga sektor swasta saja," tegas politisi Partai Demokrat itu.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, apa yang dikemukakan oleh WFF di Provinsi Riau, ternyata berbeda dengan fakta di lapangan khususnya di TNTN yang tidak semudah seperti dikemukakan di meja atau pada forum resmi.
"Biar pun yang dilakukan WWF melalui ekpose di media sama-sama melindungi dan melestarikan hutan, ternyata ketika diberi kesempatan dan kepercayaan, seakan mereka juga tak berdaya," ujar anggota DPRD Riau, Bagus Santoso.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pekan lalu mengaku kecewa dengan pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang dilakukan oleh organisasi World Wildlife Fund karena cagar alam tersebut telah dirambah para petani sawit.
"Pengelolaan Tesso Nilo oleh WWF saya akui kurang berhasil. Cagar alam ini kan rumahnya berbagai satwa seperti beruang, gajah Sumatra malah dirusak dan ditanami sawit juga. Sudah 50.000 hektare yang dirambah. Sekarang saya tertibkan semua," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika