REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembelaan kubu pendukung pasangan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Jusuf Kalla (JK) terkait instruksi pengawasan khutbah di masjid-masjid oleh PDI Perjuangan dinilai tidak masuk akal.

"Yang tidak enak didengar, kata mereka ini ada settingan pihak lain. Pihak mana? Kok tidak disebutkan siapa pihak-pihak itu? Jangan-jangan pihak yang tertuduh itu malah para ustadz dan dai,'' kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh P Daulay, kepada Republika Online, Rabu (4/6).

''Dugaan-dugaan seperti ini kan berbahaya,'' katany. ''Bisa memuncul sikap saling curiga di tengah masyarakat.''

Saleh berpendapat, kalau betul ada pihak lain yang bermain-main di air keruh, PDIP dan timses Jokowi-JK bisa melaporkannya kepada aparat keamanan. Apalagi, tuduhan ini sifatnya terbilang serius karena bisa mengganggu stabilitas menjelang pilpres.

Menurutnya, pihak yang dituduh memperkeruh suasana itu jelas harus diperiksa.

"Jika terbukti bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika tuduhan itu fiktif, maka itu akan menjadi bumerang bagi PDIP dan timses Jokowi-JK sendiri," ujarnya.

Karena itu, Saleh menyarankan supaya PDIP dan kubu Jokowi-JK meminta maaf kepada umat Islam. Permintaan maaf itu, kata dia, juga mesti dibarengi dengan pernyataan bahwa jika seandainya mereka berkuasa nanti, aksi-aksi pengawasan terhadap khutbah Jumat semacam itu tidak akan terjadi.

"Menurut saya itu lebih gentlement. Kalau itu mereka mau meminta maaf, saya yakin umat Islam akan bisa memahami dan memaafkan mereka," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika