REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ribuan pekerja seks komersial (PSK) lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak, Kota Surabaya secara serentak menulis surat untuk presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (5/6).
Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suyitno mengatakan, sebenarnya para PSK berencana akan ke Jakarta untuk bertemu pemimpin negara daan menyampaikan uneg-uneg. Para PSK, kata dia, ingin menyampaikan langsung ke SBY untuk membatalkan penutupan Dolly yang dijadwalkan pada 18 Juni 2014.
Para PSK Dolly, kata dia, hanyalah rakyat kecil yang ingin menghidupi anak dan keluarganya.
“Tetapi kalau ribuan PSK ke Jakarta maka berapa biaya yang harus kami siapkan?” katanya kepada Republika saat ditemui di tengah-tengah aksi tulis surat di Dolly, Kamis (5/6).
Akhirnya, para wanita tuna susila ini menulis surat yang berisi apa yang diinginkan. “Ada sekitar 1.400 PSK yang menulis surat kali ini. Isi suratnya bebas, apa yang menjadi uneg-uneg para PSK termasuk penolakan penutupan Dolly,” ujarnya.
Ditulisnya surat ini sekaligus sebagai bentuk penolakan janji kompensasi yang ditawarkan pemerintah. Menurut Suyitno, janji kompensasi itu bohong, apalagi pembayaran kompensasi di sebagian lokalisasi yang sudah ditutup seperti Sememi, Klakahrejo, hingga Dupak Bangunsari masih belum tuntas.
“Jadi kenapa Dolly harus ditutup?Lagipula adanya prostitusi Dolly tidak akan memberikan efek buruk sosial ke anak-anak karena di kawasan ini sudah ada sekolah agama hingga masjid yang memberikan ilmu agama,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika