REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Keberadaan lokalisasi prostitusi Dolly, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) dinilai telah mengorbankan banyak pihak yaitu warga di Dolly, masyarakat luas, hingga pekerja seks komersial (PSK) Dolly itu sendiri.

Sosiolog dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya, Husnul Muttaqin menegaskan,  rencana pemerintah untuk menutup Dolly tidak datang tiba-tiba.

Dia mengingatkan, Gubernur Jatim Soekarwo memang ingin menutup bisnis haram itu sejak tahun 2010 lalu. Saat itu, kata dia, pemerintah berupaya melakukan penutupan dengan cara manusiawi.

Hasilnya, kata dia, beberapa wisma di Dolly berhasil ditutup dan bahkan ada mucikarinya yang bertaubat dan kemudian bergabung dalam Ikatan Dai Area Lokalisasi (IDIALI).

Ia mengaku bahkan beberapa kali sempat mengadakan rapat dengan IDIALI untuk mengetahui proses tersebut. Tak hanya itu, beberapa PSK dengan sukarela berhenti dari pekerjaannya dan kemudian pulang ke kampung halamannya.

“Artinya semua penutupan itu sudah ada proses sosialisasinya dan sudah ada hasilnya. Jadi bukan mendadak,” katanya kepada RoL, Kamis (5/6).

Dia menilai, empat tahun merupakan rentang waktu yang cukup untuk menutup total Dolly. Sehingga, pihaknya juga menyepakati jika pemerintah lokalisasi prostitusi itu secara permanen pada 18 Juni 2014.

Eksistensi prostitusi Dolly dinilainya juga mengorbankan anak-anak sekitar Dolly. Menurutnya, mereka bisa terpengaruh dampak buruk Dolly karena terbiasa melihat aktivitas seksual di tempat itu. Masyarakat juga menjadi korban karena khawatir keluarganya memakai jasa prostitusi Dolly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika