REPUBLIKA.CO.ID, SIMPANG AMPEK -- Nelayan yang tergabung dalam kelompok Keramba Jaring Apung (KJA) Pulau Panjang, Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengeluhkan sulitnya memasarkan ikan kerapu.
Ketua Kelompok Nelayan Bahari Semesta, Ahmad Jaiz mengatakan untuk memasarkan ikan kerapu itu sangat sulit padahal ikan memiliki kualitas ekspor.
Sedangkan toke ikan yang ada di Pasaman Barat sendiri tak mampu membelinya seharga Rp500.000 setiap kilogram.
"Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Pasaman Baray ikan kerapu itu harganya Rp500.000 per kilogram dan harus dijual dalam kondisi hidup. Toke ikan di sini paling tinggi membelinya Rp300 ribu.Sedangkan biaya produksi makan ikan itu mahal,"katanya.
Ia mengakui bahwa program bantuan bibit ikan kerapu oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Pasaman Barat itu cukup baik untuk membantu kesejahteraan nelayan.
Namun jangan asal jadi dan pemasarannya juga harus dicari. Limpahan ikan kerapu ini harus jelas.
Menurutnya, Dinas Perikanan hanya membantu biaya pakan ikan selama 6 bulan, sementara ikan bisa dipanen 1,5 tahun. Sedangkan sisanya nelayan yang menanggung.
Tentu petani tidak mampu membeli pakan yang mahal,. Akibatnya besar pasak dari pada tiang atau merugi, sementara nelayan disuruh juga berkeramba ikan kerapu.
"Mudah-mudahan ada solusi dari Pemkab Pasaman Barat sehingga nelayan tidak kebingungan mencari pasarnya,"ujarnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Kolompok Nelayan Pulau Panjang Satu, Hendri.
"Nelayan disuruh untuk berkeramba ikan kerapu, tetapi pangsa pasarnya tidak dibantu. Warga hanya bisa menjual sekitar Rp300.000 dalam pasar lokal Pasaman Barat,"sebutnya.
Akibatnya, katanya, tentu nelayan menjadi kebingungan dan merasa rugi. Selain itu, program yang bagus bisa menjadi gagal akibat tidak jelasnya pemasaran ikan kerapu.
Ia menilai program ikan kerapu cukup baik namun Dinas Kelautan dan Perikanan harus bisa mencarikan pemasaran di luar Pasaman Barat dengan harga yang menguntungkan nelayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika