REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pemerintah belum berhasil memenangkan pertempuran melawan korupsi. Sebab, hingga saat ini praktik korupsi masih ditemukan tak hanya di pusat tapi daerah. Tak hanya di lembaga eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif.
"Harus kita akui the war agains corruption belum berhasil dilakukan. Inilah yang jadi tugas pengganti saya," katanya saat peresmian pembukaan forum anti-korupsi keempat di Istana Negara, Selasa (10/6).
Meski begitu, ia menekankan bukan berarti pemerintahan yang dipimpinnya tidak berbuat apa-apa. Presiden SBY mengatakan selama 10 tahun terakhir, Indonesia melakukan pemberantasan koruspi secara agresif, tidak tebang pilih dan pandang bulu.
Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ada kenaikannya meski tak signifikan.
"Kita ada di peringkat 11 negara yang sekarang dianggap kenaikan IPK-nya baik meskipun masih jauh dari yang kita harapkan," katanya.
Ia bahkan optimis jika korupsi benar-benar hilang, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi yang kuat di dunia. Bahkan bisa mendapatkan peringkat lebih baik seperti yang dicapai saat ini yakni peringkat 10 ekonomi besar dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP).
"Andaikata korupsi bisa diberantas lagi, mungkin kita di posisi 9 atau 8 ekonomi besar dunia. Kita punya potensi," katanya.
Sayangnya, di saat yang sama, ia juga mengakui korupsi menjalar tak hanya pusat dan daerah tetapi berbagai lembaga mulai dari eksekutif, legilatif, bahkan yudikatif. Karena itu, ia mengingatkan agar pihak yang memegang kekuasaan agar berhati-hati mempergunakannya.
"Hati-hati gunakan kekuasaan. Godaan dimana-mana. Yang tergoda bisa kena (korupsi)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika