REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo menawarkan empat konsep pengelolaan keuangan daerah yaitu memperluas kawasan bebas korupsi, mengefektifkan, mengefisiensikan kegiatan birokrasi, serta peningkatan kualitas kebijakan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut Soekarwo, reformasi birokrasi tidak cukup untuk mengobati sakit aparat dalam pengelolaan keuangan. Ia menegaskan, kesempatan penyalahgunaan keuangan seperti itulah yang harus diminimalisir yaitu lewat memperbanyak kawasan-kawasan bebas korupsi dengan regulasi.
“Dengan regulasi kita bisa bangun zona-zona integritas dan mendorong diberlakukannya elektronik audit dan pendampingan tata kelola administrasi keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya dalam Dialog Pengelolaan Keuangan Daerah di Yogyakarta seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (14/6).
Untuk efektif dan efisiensinya kegiatan pemerintahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak menyelenggarakan lelang sendiri, tetapi ada unit tersendiri yang melaksanakan.
“Lewat peraturan gubernur (Pergub) Jatim 9/2014, SKPD tidak boleh lagi menyelenggarakan lelang sendiri. Semua dipusatkan di unit baru ini, agar efektif juga efisien karena tidak perlu menunggu dan bersih,” ujarnya.
Konsep ketiga yang ditawarkan Soekarwo adalah tentang peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Seperti kebijakan membangun kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam penetapan pendapatan asli daerah (PAD) dan bekerjasama dengan ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Konsep Pemperov Jatim selanjutnya adalah peningakatan kualitas pelayanan publik, yang paling nyata dan terbukti. Untuk itu pihaknya membentuk unit layanan perizinan terpadu satu pintu. Selain efisien baik waktu, kata dia, pembiayaan dan prosedur ternyata mampu mengeliminasi tindak korupsi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang ikut menghadiri acara lebih menyoroti soal komitmen kepemimpinan, manajemen yang baik, dan program-program terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Komitmen pimpinan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan transparansi keuangan daerah. Kalau tidak bisa amburadul dan perlu terobosan baru dalam pengelolaan keuangan agar tercipta pula akuntabilitas keuangan,” ujar Limpo.
Sementara itu anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Suwarsono mengingatkan kepada para pengelola keuangan daerah, bahwa korupsi lahir karena kekuasaan dan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau daerahnya miskin tidak berpenghasilan besar apanya yang dikorupsi, dan kalau tidak punya kewenangan yang mau dikorupsi siapa? maka sekarang ini muncul makelar korupsi. Ini yang harus diwaspadai,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika