REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seusai laporan hasil keuangan DKI Jakarta mendapat predikat menurun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Joko Widodo menjadi orang yang paling disorot atas status keuangan DKI Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan menurunnya laporan keuangan DKI yang dikeluarkan BPK bukan merupakan kesalahan Jokowi.

Pria yang kerap disapa Ahok itu menuturkan ramainya sebagian orang menyalahkan Jokowi terkait predikat keuangan DKI lantaran  berhubungan pencalonan mantan wali kota Solo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Gak ada salah sama pak Jokowi kok. Gak ada masalah ini karena ada Pilpres aja jadi rame," kata Ahok di Balai Kota, Senin (23/6).

Ahok mengungkapkan laporan keuangan dari BPK menunjukkan bahwa masih ada pegawai negeri sipil (PNS) yang memainkan anggaran. Dikatakan Ahok, pemeriksaan BPK terhadap semua lembaga memang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pegawai dalam menggunakan anggaran.

Ahok bahkan mengatakan sudah sewajarnya setiap lembaga baik swasta atau pemerintahan menyewa lembaga akuntan publik untuk mengetahui keuangan lembaga tersebut.

"Tujuannya apa? supaya mengetahui anak buah anda nyolong apa engga. kalau instruksi sudah jelas lalu diaudit ketemu brati gak ada masalah kan?" Ujar Ahok.

Mengenai hasil laporan keuangan DKI tahun ini yang menurun, Ahok menyimpulkan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih teliti selama tahun 2013. Sebelumnya pada Jumat lalu, BPK memberikan predikat keuangan DKI Wajar dengan Pengecualian atau menurun dari sebelumnya yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika