REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Program pengentasan pekerja anak di Kabupaten Sleman dinilai terkendala minimnya kesadaran orang tua. Padahal, saat ini masih ada ratusan anak di Kabupaten Sleman yang terpaksa menjadi pekerja sehingga tidak dapat mengeyam pendidikan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, Untoro Budiharjo menilai pengentasan pekerja anak tidak mudah karena terkait dengan kemiskinan. Pengentasan pekerja anak tidak dapat hanya bersubyek pada anak.
"Anak menjadi pekerja karena keluarga kurang mampu, ada kemiskinan keluarga yang terkait sehingga masalahnya kompleks," ujarnya ditemui di sela-sela acara pemberian bantuan peralatan sekolah pekerja anak di Sleman, Kamis (27/6).
Pengentasan pekerja anak di Sleman, kata Untoro telah dilakukan dengan pendampingan sesuai program nasional. Sebanyak 90 pekerja anak sudah didampingi dengan tujuan mereka bisa kembali mengenyam pendidikan. Anak diberi motivasi dan bantuan biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Sayangnya, program pendampingan pekerja anak tersebut terkendala dengan minimnya motivasi orangtua. Saat anak sudah termotivasi dan mendapat bantuan biaya pendidikan, ada orang tua yang menginginkan anaknya tetap bekerja.
"Orang tua perlu dikumpulkan dan diberi motivasi juga sehingga anak kalau di rumah mendapat dorongan yang sama dari orang tua," ungkap Untoro.
Orang tua dinilai tetap menginginkan anaknya bekerja karena faktor ekonomi. Pekerja anak seringkali tidak hanya menjadi tambahan penghasilan tetapi sampai menjadi pencari nafkah utama keluarga.
"Kalau anak tidak bekerja, orangtua khawatir penghasilan keluarga berkurang sehingga kami masih berpikir bagaimana memotivasi orang tua agar ikut berperan dalam pengentasan pekerja anak," ungkap Untoro.
Lantaran belum semua orang tua sadar, jumlah pekerja anak di Sleman masih menyentuh angka ratusan. "Kami baru bisa dampingi 90 anak, tapi masih ada pekerja anak yang tidak mau didampingi," ujar Untoro. Semua pekerja anak tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.
Sementara itu, sebanyak 360 pekerja anak di Provinsi Yogyakarta mendapatkan bantuan peralatan sekolah dari pemerintah pusat pada Kamis. Mereka berasal dari empat kabupaten yakni Gunung Kidul, Sleman, Bantul, dan Kulonprogro. Anak-anak tersebut mendapat bantuan dan pendampingan agar mau kembali sekolah.