REPUBLIKA, JAKARTA -- Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengharapkan presiden terpilih pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

"Momentum pilpres ini, diharapkan bisa menggugah presiden terpilih nanti untuk menyelesaikan pelanggaran berat masa lalu. Karena selama 16 tahun terakhir, dari masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, persoalan HAM tak kunjung terungkap," kata Ketua IKOHI Mugiyanto dalam siaran persnya, di Jakarta, kemarin.

Padahal, kata dia, tugas presiden sederhana, yakni hanya mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. "Kami berharap presiden mendatang bisa mengadili pelaku kejahatan HAM," ujarnya.

Proses pengadilan, menurut dia, penting karena penghukuman memberi pesan ke publik bahwa kejahatan yang mereka lakukan tak boleh lagi terjadi di kemudian hari.

"Penghilangan paksa sebagai kejahatan yang berkesinambungan. Apalagi korbannya belum juga ditemukan," lanjutnya.

Menurut dia, konsolidasi korban pelanggaran HAM yang digelar pada 23 Juni hingga 26 Juni 2014 ini bertujuan untuk merumuskan sikap dan resolusi korban terhadap Pemilu Presiden 2014.

Selain itu, untuk terus mengingatkan kepada pelaku penghilangan orang secara paksa terhadap para aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998 akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court/ICC).

Ikuti Whatsapp Channel Republika