Jumat 27 Jun 2014 06:36 WIB

Perlu Regulasi Pembangunan Kota Pintar

Taman Air Mancur Menari di Yogyakarta, yang terletak di playground Taman Pintar.
Foto: Antara
Taman Air Mancur Menari di Yogyakarta, yang terletak di playground Taman Pintar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Stakeholder teknologi informasi komunikasi (TIK) dan pembangunan perkotaan sepakat bahwa perlu dibuat suatu model bisnis dan regulasi tentang pembangunan smart city di Indonesia. Hal ini diungkapkan saat konferensi e-Indonesia Initiatives Forum ke-X di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), kemarin.

Dalam memperangati kegiatan e-Indonesia Initiatives Forum ke-X tersebut, hadir empat kepala daerah, yaitu Wali kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, dan Wali Kota Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, yang diwakilkan staf ahli.

Selain itu, hadir Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, direktur perkotaan Bappenas, jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta akademis ITB dan Universitas Indonesia.

Ketua e-Indonesia Initiatives Forum ke-X, Prof. Suhono Harso Supangkat mengatakan, semua wali kota saat ini tengah berusaha membangun kotanya menjadi daerah terbaik bagi penghuninya.

"Sehingga hidup masyarakat bisa lebih nyaman, aman dan berkreasi maupun berinovasi. Inisiasi tengah dan sedang dikerjakan, hanya saja ada beberapa kendala di dalam membangun smart city, terutama dalam bisnis model, regulasi dan standardisasi terkait pengembangannya di Indonesia,” ujarnya.

Suhono mengusulkan, suatu konsep smart system platform untuk bangsa Indonesia, melalui kota pintar dan smart community (komunitas pintar). Produk inovasi ITB, kata dia, juga telah diperkenalkan ke masyarakat, baik melalui implementasi bebarapa prototyping di beberapa sektor.

Seperti tahun-tahun sebelumnya forum ini akan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan pembangunan TIK yang tahun ini berfokus pada platform smart system for the nation.

Beberapa Industri juga sudah siap berkontribusi dalam membangun kota pintar, namun demikian bisnis model pembangunannya perlu dibuat sehingga memberikan nilai tambah untuk semua pihak, apakah melalui proses public private partnership, APBN, APBD atau kerjasama dengan dunia Internasional.

“Pemerintah pusat seperti Kementrian PU, Kementrian Kominfo dan Bappenas, juga tengah menyiapkan suatu kajian suatu model pembangunan smart city di Indonesia,” katanya.

Guru besar sosiologi birokrasi UI Prof. Sudarsono Hardjosoekarta menyampaikan pandangan pentingnya tentang penyiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan kota pintar. Karena aspek itulah yang akan menggunakan TIK sebagai dasar enabler pembangunan TIK, secara lebih lanjut sebagai bagian system thinking for smart nation.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement