REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajar komunikasi politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjdjaran (Unpad) Bandung, Kunto Adi Wibowo, berpendapat deklarasi koalisi permanen di parlemen menyisakan beberapa spekulasi politik.

"Dari sudut pandang komunikasi politik, deklarasi ini seakan menabuh genderang perang padahal medan laga pilpres belum sampai penghujung," katanya, Selasa (15/7).

Tafsir politik yang muncul, lanjutnya, koalisi ini memperkuat dukungan pada pasangan capres nomor satu, Prabowo-Hatta bahwa mereka telah siap di parlemen ketika menang pada hasil rekapitulasi suara oleh KPU pada 22 Juli nanti.

Menurut dia, penafsiran politik yang tidak kalah kuat adalah bentuk persiapan pertempuran baru setelah sinyal-sinyal kekalahan yang berujung pecahnya kongsi merah-putih. Kekuatan di parlemen mau tak mau harus dikapitalisasi demi memperjelas kekuatan dan pemetaan mana yang kawan dan mana yang lawan.

Hal itu diperkuat adanya suara dari beberapa kader Golkar yang berniat berkoalisi dengan pasangan capres nomor dua, Jokowi-JK membuat kebutuhan untuk memperteguh peta politik yang telah dirintis koalisi ini.

Namun absennya Partai Demokrat dari deklarasi koalisi permanen membuat peta kekuatan di parlemen menjadi dinamis dan tak begitu saja bisa dikunci dengan pergerakan sisa perlawanan dari koalisi merah-putih.

"Bukan tidak mungkin pesan yang ditangkap oleh publik adalah bentuk kelemahan alih-alih pamer kekuatan serta usaha keputusasaan dalam pertempuran pilpres," kata Kunto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika