REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait isu pencetakan uang di Australia pada 1999 yang berasal dari situs antikerahasiaan WikiLeaks.

Situs tersebut menyebut adanya kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia. Nama Presiden SBY dan Megawati Soekarnoputri pun disebut.

Dengan adanya isu itu, Presiden SBY mengaku langsung mencari informasi dan mendengarkan keterangan beberapa pihak seperti Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Kepala Polri.

Hasilnya, Presiden SBY menegaskan fakta pertama Indonesia memang pernah mencetak uang di Australia pada 1999, tepatnya di Note Printing Australia (NPA).

Ia menjelaskan organisasi tersebut berada di bawah naungan Bank Central Australia. Indonesia mencetak 550 juta lembar dengan pecahan Rp100 ribu.

Kedua, keputusan kebijakan pengawasan dan kewenangan mencetak uang, termasuk di Australia ada di tangan Bank Indonesia, bukan presiden dan pemerintah.

"Hal itu menjadi kewenangan dan tugas Bank Indonesia," katanya.

Ketiga, pencetakan uang sesuai UU BI dan peraturan yang berlaku. Artinya, ada landasan hukum yang menaunginya.

Keempat, kabar pencetakan uang pada 1999, Megawati dan diri sendiri belum menjadi presiden. Artinya, kewenangan ada di Bank Indonesia tanpa menunggu komando presiden baru.

"Siapapun presidennya pada saat uang itu dicetak, tidak terlibat, dalam arti mengambil keputusan ataupun atas perintah presiden," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika