REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus siap jika pemerintah Australia memberikan data dan informasi mengenai dugaan korupsi pada proyek pencetakan uang.

"KPK harus siap dan menyiapkan diri bila memang pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud kendati tidak berkaitan dengan Presiden SBY maupun Megawati," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat republika menghubunginya, Jumat (1/8)

Disampaikan pendiri Kontras ini, sinyalemen dugaan korupsi jutaan dolar dalam proyek pencetakan uang kertas seperti yang diberitakan wikilieaks memang sangat menyakitkan hati.  "Namun Pernyataan pemerintah  Australia sebagai respon atas pernyatan Presiden SBY cukup melegakan hati," ujarnya.

Bambang mengatakan untuk mengungkap kasus tersebut, KPK memang tidak terlalu kesulitan, karena KPK sendiri sudah melakukan komunikasi dengan AFP (Australia Federation Polic) dalam membangun kerjasama yang lebih serius di bidang penegakan hukum.

"Khususnya  dalam pertukaran data dan informasi dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi," katanya.

Dengan adanya kasus ini kata Bambang  KPK akan memantau, mempelajari dan mengkaji informasi yang berkembang, serta membangun kembali intensitas komunikasi dengan AFP dan Pemerintah Australia. "Yang kemudian akan dapat mengambil langkah hukum yang tepat sesuai pokok masalah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika