REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Tim Transisi yang bertugas menyiapkan hal strategis dalam proses transisi kepemerintahan. Jokowi juga telah menunjuk Rini Soewandi sebagai Ketua Tim Transisi. 

Namun begitu, sejumlah partai koalisi pendukung Jokowi saat pilpres merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Tim Transisi, termasuk penunjukan Rini sebagai Ketua Tim Transisi. 

"Memang penyusunan tim adalah ide dan kewenangan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding saat dihubungi wartawan, Senin (4/8).

Kendati tidak dilibatkan, PKB tidak mempersoalkan pembentukan Tim Transisi dan penunjukan Rini sebagai ketua. Karding menyatakan semua itu merupakan hak Jokowi dalam rangka menyiapkan kerja-kerja kepemerintahan. 

"Sehingga transisi dari pemerintahan baru ini berjalan baik dan lancar," ujarnya.

Partai Nasdem juga tidak merasa dilibatkan dalam proses pembentukan Tim Transisi. Sekretaris Jendral Nasdem, Rio Patrice Capella mengatakan tidak semua keputusan yang akan diambil Jokowi perlu dibahas dengan partai koalisi. 

"Itu haknya Pak Jokowi. Tidak perlu segala hal didiskusikan," katanya.

Nasdem menilai positif pembentukan Tim Transisi. Rio menyatakan Tim Transisi merupakan upaya Jokowi memahami dan mendalami kerja kabinet di pemerintahan sekarang dan yang akan dipimpinnya nanti. Rio juga menilai tepat penunjukan Rini sebagai Ketua Tim Transisi. 

"Ini sekadar bagaimana ketika masuk pemerintahan Jokowi dan kabinet paham yang mendatang seperti apa," ujar Rio.

Ikuti Whatsapp Channel Republika