REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan dirinya melarang bila istri, anak dan saudaranya 'bermain-main' di logistik, namun bila diketahui ada yang bermain maka diminta untuk segera ditangkap.
"Saya katakan kepada Letnan Kolonel ke bawah, tidak ada istri dan anaknya panglima, saudara-saudaranya panglima yang bermain-main logistik. Kalau ada, agar segera ditangkap dan serahkan kepada saya," kata Panglima TNI usai penandatangan deklarasi dan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi di lingkungan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8).
Ia mengatakan bidang logistik merupakan zona khusus yang patut diawasi. Panglima TNI mengaku dirinya tak ingin agar prajurit tidak tersandera dengan bayang-bayang seperti itu. "Saya tidak ingin berikan beban kepada mereka. Tapi Jika ada letkol hingga bintang melanggar perintah, saya akan memecat. Kenapa tidak konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan," kata Panglima TNI menegaskan.
Menurut dia, pihaknya melakukan penekanan yang sangat keras agar menekan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran anggaran di lingkungan TNI. Deklarasi itu, kata dia, agar masyarakat umum mengetahui komitmen TNI untuk pemberantasan korupsi. TNI mengikuti aturan main yang menjadi standar KPK.
"Saya kira ini pembentukan zona bebas korupsi di TNI sudah merupakan standar KPK. Integritas berantas korupsi ini menjadi upaya kami untuk menekan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kebocoran yang terjadi di lingkungan TNI," katanya.
Panglima TNI mengaku, di internal TNI ditemukan ada kesalahan prosedur, administrasi yang beberapa kali terjadi. Sehingga, pihaknya langsung menurunkan tim pengawasan agar memberikan pembekalan tentang standar keuangan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran (korupsi).
"Bila ada yang macam-macam, pasti itu saya copot jabatannya. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK juga harus direspon oleh Panglima TNI," katanya.
Panglima TNI mengaku tidak bisa serta merta membuka secara sembarangan anggaran pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) bilamana ada unsur-unsur kerahasiaan. "Kita tidak mungkin membuka rahasia negara ke orang lain. Kalau pun ada yang bisa dibuka hanya untuk kepentingan publik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika