REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih, Joko Widodo kembali menegaskan keinginannya agar menteri-menterinya tak memegang jabatan struktural di partai politik. Tetapi, hal tersebut berbeda jika yang bersangkutan 'hanyalah' kader parpol.
"Saya pribadi inginnya menteri tidak merangkap di struktur partai. Kader boleh lah, saya juga kan kader," ucap presiden terpilih yang baru akan dilantik pada 20 Oktober tersebut.
Ia tak ingin kabinet yang dipimpinnya nanti pecah konsentrasi karena urusan politik. Semua menteri harus bekerja secara profesional. Sehingga, tak boleh aktif di partai.
Jokowi mengakui usulan tersebut belum benar-benar dibicarakan dengan parpol koalisi. Alasannya, belum waktunya wacana itu didiskusikan bersama.
"Ini baru dari saya, tapi tentu saja itu akan dibicarakan ke seluruh ketua umum partai," kata dia.