REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK soal tantangan menghadapi gerakan agama garis keras. Ia menyarankan, persoalan tersebut jangan diselesaikan secara parsial seperti yang dilakukan pemerintah sekarang.

Menurut dia, upaya yang harus dilakukan tidak harus represif, melainkan komprehensif. Artinya, setelah masalah ini timbul ke permukaan, baru pemerintah mengambil sikap. Padahal masalah pemikiran radikal bisa ditangani dari hulu, dengan menggandeng kelompok moderat.

"Saya berharap, tim transisi bisa melakukan pengkajian atas hal tersebut, sehingga hasilnya bisa dijadikan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi – JK," kata Hasyim usai mengunjungi Rumah Transisi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

Ia juga menyoroti langkah yang diambil pemerintah saat ini yang cenderung parsial dan kurang efektif. Seharusnya, lanjut dia, Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pergerakan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Hasyim menyatakan, bersedia membantu tim transisi dalam merumuskan kebijakan atas pemerintahan Jokowi-JK. Kedatangannya sekarang hanya untuk melihat kondisi kantor barunya itu di kawasan menteng tersebut.

"Saya baru denger kemarin jadi penasehat di sini. Insya Allah saya akan bantu-bantu. Sekarang mau lihat-lihat kantor saja," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika