REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Gubernur Maluku Said Assagaff meminta Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan peningkatan status dari jalan di provinsi tersebut yang sebagian besar masih berstatus jalan provinsi dan kabupaten.
"Kami minta Kementerian PU untuk meninjau kembali status jalan di Maluku karena kebanyakan masih jalan provinsi dan kabupaten," kata Gubernur Said di Ambon, Selasa.
Masalah tersebut juga telah disampaikan Gubernur Said saat bertatap muka dan melakukan pertemuan dengan tim Komisi V DPR-RI yang brkunjung ke Ambon sejak Senin untuk melihat berbagai masalah yang dialami terutama infrastruktur dasar.
Hingga saat ini panjang ruas jalan nasional di Maluku yakni 1.066 kilo meter dengan tingkat dengan kemantapan 92,50 persen.
Sedangkan jalan provinsi yakni 1.297 kilo meter dengan kemantapan baru mencapai 37,71 persen, serta jalan kabupaten sepanjang 4.537 Km dengan kemantapan 44,01 persen.
Gubernur Said menyatakan keluhan terkait alokasi anggaran untuk pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur melalui Dinas PU hanya terbatas Rp100 miliar, sedangkan Balai Jalan Nasional diberikan kewenangan mengelola anggaran hingga lebih dari Rp1 triliun.
"Pembatasan pengelolaan anggaran infrastruktur kepada pemerintah provinsi mengakibatkan kemantapan status jalan provinsi sangat rendah. hal ini pun menciptakan kesenjangan antarinstansi teknis terkait," katanya.
Dia berharap Pemerintah pusat melalui Kementerian PU dapat mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan, perbaikan pemeliharaan infrastruktur jalan di Maluku pada masa mendatang.
Konektivitas
Gubernur Said juga mengusulkan pendekatan penanganan jalan yang semula berorientasi pada status jalan nasional, provinsi dan kabupaten, dialihkan menggunakan pendekatan Konektivitas.
"Dengan sistem atau pendekatan konektivitas maka seluruh wilayah Maluku dapat terhubung baik melalui jalan darat, transportasi laut maupun udara," katanya.
Menurutnya, pengembangan transportasi memegang peranan penting guna mendukung konektivitas antar wilayah, karena akan menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, mengingat transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Secara umum, tandasnya kondisi transportasi di Maluku belum dapat dikatakan baik dan cenderung menghadapi berbagai kendala, terutama menyangkut kualitas dan kuantitas infrastruktur yang yang masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyakarat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
Pemprov maluku sejak 25 tahun terakhir memprogramkan dan mengembangkan "Trans Maluku" sebagai sistem transportasi antarmoda dan merupakan perpaduan antara transportasi jalan dan penyeberangan.
Konsep Trans Maluku menjadi bagian dari konektivitas domestik dan sangat mendukung konsep dasar sistem transportasi nasional (Sistranas) dengan menciptakan transportasi penghubung pada semua gugus pulau di Maluku, sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi.
"Program trans Maluku pada akhirnya akan membentuk suatu sistem transportasi daerah yang saling terintegrasi, tidak hanya di Maluku tetapi juga terintegrasi antarprovinsi dalam mewujudkan Sistranas," katanya.
"Kita minta Kesbangpol segera membuat surat kepada seluruh organisasi kepemudaan agar bersama-sama melakukan pemantauan terhadap ISIS mengingat beberapa hari lalu spanduk ISIS ditemukan di Kota Jambi," katanya.
Kesbangpol juga diminta mengirimkan surat ke seluruh camat, kades dan unsur Muspika di Tanjabar untuk bersama-sama bergerak memantau dan mengantisipasi masuknya faham ISIS tersebut.
Selanjutnya, Bagian AKRK Setda Tanjabar melalui da'i di desa-desa untuk berperan penuh dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Islam yang benar, dan menolak kehadiran ISIS.
"Kita minta para dai desa segera berkoordinasi dengan MUI Tanjabar," kata Katamso.
Selanjutnya, FKUB kecamatan di Tanjabar dalam waktu dekat akan dibentuk untuk melakukan pembinaan terhadap umat beragama di daerah itu, sementara Dinas Pendidikan diminta mengirimkan surat paling lambat hari ini ke seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Tanjabar.
"Ya intinya, menyampaikan himbauan terkait penyebaran ISIS, karena faham ini dilarang keras di Indonesia," tambahnya.
Katamso menuturkan, sejauh ini belum ada satupun stiker maupun spanduk yang berkaitan dengan ISIS, namun semua jajaran diminta waspada, karena Tanjabar sangat rawan dan strategis sebagai daerah persinggahan.
"Dua pintu gerbang, baik wilayah Ulu dan Ilir terus disisir oleh pihak kepolisian dan TNI. Ini terus dilakukan sampai situasi di Tanjabar dianggap steril dari ISIS," tambahnya.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu atribut ISIS banyak ditemukan terpasang di halaman kantor gubernur Jambi. Hingga kini, aparat keamanan masih menyelidiki oknum yang memasang atribut ISIS tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika