REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wacana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpaling dari koalisi Merah Putih sudah mulai muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy tidak menyangkal adanya dua arus yang muncul di internal partainya.
"Kita menyadari bahwa tarik-menarik kepentingan yang berujung pada posisi PPP di dalam koalisi atau pemerintah itu cukup kuat," kata politisi yang akrab dipanggil Romy itu, seusai mengikuti upacara hari peringatan kemerdekaan Indonesia bersama koalisi Merah Putih di Cibinong, Kabupaten Bogor, Ahad (17/8).
Sebagai salah satu partai pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Romy menyebut ada dukungan agar PPP tetap bertahan dalam koalisi Merah Putih. Ia pun mengatakan, ada para ulama yang mendukung pula partainya berada di luar pemerintahan.
Namun, ia menyebut, ada juga yang menginginkan PPP bergabung dalam pemerintahan apabila capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi terpilih. "Seperti yang sudah-sudah, seperti 2009, 2004," kata dia.
Romy mengatakan, berada di luar pemerintah bukan hal baru bagi PPP. Ia mengatakan, 26 tahun partai berlambang Ka'bah itu pernah berada di luar pemerintah. Sementara, menurut dia, hanya 15 tahun PPP menjadi bagian dari pemerintah. Sehingga, ia menilai berada di luar pemerintahan pun sudah menjadi tradisi yang kuat. Namun, Romy tidak ingin menafikan adanya arus lain yang ingin agar PPP tetap berada dalam pemerintahan.
Karena itu, menurut Romy, PPP akan melakukan sterilisasi tarik menarik kepentingan dalam partai. Ia menekankan, poin terpenting bagi PPP sebenarnya bukan pada masalah di dalam atau di luar pemerintahan. Apalagi, ia mengatakan, dalam sistem presidensial sebenarnya tidak mengenal istilah oposisi.
"Yang prinsip, PPP akan menjadi partner penyeimbang menjalankan roda kepemimpinan ke depan, di dalam atau di luar (pemerintahan) itu tidak soal," kata ketua Komisi IV DPR RI itu.
Romy mengatakan, sejauh ini PPP masih tetap berada dalam koalisi Merah Putih. Partai yang dipimpin Suryadharma Ali ini menjadi salah satu yang menyepakati koalisi permanen Merah Putih. Meskipun adanya pergantian ketua umum memang bisa membuka peluang PPP akan mengambil langkah lain.
"Kita serahkan pada ketua umum berikutnya. Tetapi, sekarang tetap berada di koalisi Merah Putih seperti keputusan institusional pada Rapimnas lalu," ujar dia.
Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nanti, Romy mengatakan, PPP akan siap dengan konsekuensinya. Termasuk untuk berada di luar pemerintahan sesuai dengan posisi PPP hingga saat ini yang masih menjadi bagian koalisi Merah Putih.
Sementara terkait pelaksanaan Muktamar, Romy mengatakan, PPP akan bersandar pada AD/ART partai yang mengatur pelaksanannya setahun setelah terbentuknya pemerintahan baru. "Selambat-lambatnya Oktober 2015," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika