REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak sedikit pejabat negara tersandung kasus korupsi pada era pemerintahan sekarang. Karena itu, persoalan tersebut diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintahan ke depan agar lebih berhati-hati dalam merekrut menteri.

Pasalnya, pergantian pemerintahan pada usia Republik Indonesia ke-69 tersebut seyogianya menjadi momentum dalam membenahi berbagai persoalan bangsa melalui pemerintahan yang bersih dan profesional.

"Kalau yang punya latar belakang korup atau sudah pernah terindikasi korup, harus dihindari sejak dini. kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/8).

Adhie menyatakan, siapa pun yang terpilih menjadi presiden periode 2014-2019, wajib menempatkan figur amanah di pemerintahannya. Dengan begitu, yang mengisi kabinet tidak perlu merujuk dari partai politik atau bukan, karena itu tidak menjadi jaminan.

‎"Sebab yang latar belakangnya akedemis dan jujur seperti Rudy Rubiandini bisa terlibat korupsi, apalagi yang pelaku politik," ujar Adhie.

Juru bicara pada era presiden Gus Dur tersebut menyatakan, tidak mudah bagi presiden terpilih nanti untuk mengembalikan kepercayaan rakyat di tengah merosotnya harapan ke penguasa. Belum lagi, ketidakpastian dan hilangnya nilai kejujuran di masyarakat membuat mereka sulit menentukan kriteria siapa sosok yang tepat untuk duduk di kabinetnya.

"Makanya, harus serius mencari pembantu (menteri). Kecakapan teknis saja tidak cukup. Harus juga memiliki leadership, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat," ujar Adhie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika