REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bank Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan transaksi nontunai agar manfaatnya dapat dirasakan banyak pihak.
"Transaksi nontunai atau 'electronic money' ini akan berdampak pada efisiensi nasional, transparansi dana, akuntabel, dan mengurangi kebocoran," ujar Kepala BI Kantor Perwakilan Wilayah V Jateng & DIY Sutikno di Semarang, Selasa.
Efisiensi nasional dalam hal ini adalah mengurangi biaya pencetakan uang oleh Bank Indonesia karena telah diganti oleh 'electronic money' tersebut.
Ia menilai sejauh ini perkembangan sosialisasi transaksi nontunai di Jawa Tengah makin lama semakin baik.
Menurut dia, Gubernur Jateng sedang melakukan persiapan-persiapan untuk membuat e-budgeting di dalam anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"BI sangat mendorong kesiapan pelaksanaan tersebut dengan harapan transaksi nontunai melalui e-budgeting ini bisa segera dilakukan dalam waktu dekat," jelasnya.
Sutikno mengatakan, untuk di daerah lain, yaitu Jakarta penggunaan transaksi nontunai sudah dilakukan, di antaranya melalui kartu untuk menaiki Bus Transjakarta dan kartu untuk pembayaran tarif tol.
"Kartu-kartu tersebut tinggal diisi ulang saja sehingga mengurangi penggunaan uang secara tunai di kalangan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai.
Melalui sosialisasi tersebut, dia berharap secara berangsur-angsur akan terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang menggunakan instrumen nontunai atau sering disebut "less cash society".
Ikuti Whatsapp Channel Republika