REPUBLIKA.CO.ID, RAJA AMPAT-- Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar seharusnya dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga (ADRT) yang sudah disepakati yakni pada Oktober 2014. Dia menilai jadwal yang sesuai dengan ADRT dapat menjadi pembelajaran bagi kader partai. 

Dalam munas Partai Golkar di Riau sebelumnya disepakati munas berikutnya akan dilakukan pada 2015. Namun, Agung mengatakan masa bakti kepengurusan partai dalam ADRT hanya lima tahun. "Saya tegaskan itu bukan kehendak saya, kalau munas nanti Oktober, karena semata-mata anggaran dasar bahwa masa bakti kepengurusan itu lima tahun jadi kalau diangkat Oktober 2009 jatuhnya Oktober 2014," ungkapnya.

Jika ada perubahan dalam masa kepengurusan, Agung menilai perlu ada perubahan ADRT. Pelaksanaan ADRT Partai Golkar dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi kader muda. Aturan main dalam partai, kata dia, harus dipenuhi oleh kader. Karena itu, aspirasi untuk Munas Oktober dinilai perlu didengarkan.

"Kalau bukan kita siapa lagi yang penuhi, banyak hal bisa dicapai kalau itu dilaksanakan," ujarnya.

Meski demikian, jika munas digelar Oktober, perlu ada rapat pimpinan (rapim) terlebih dahulu. "Menurut saya itu prosedur yang baik, dari berbagai aspirasi ini bisa ditanggapi melalu rapat pleno DPP, kemudian bisa tetapkan rapimnas, bisa disepakati apa materi dan temanya," terang Agung.

Terkait dengan pemilihan ketua umum partai, Agung mengakui dia sudah diusulkan untuk maju sebagai calon pada tahun lalu. Namun, pencalonan itu diundur karena ada pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden. "Baru sekarang masuk konsolidasi organisasi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika