Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

12 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Penurunan Kesejahteraan Warga Tingkatkan Potensi Karhutla

Rabu 03 Jun 2020 21:39 WIB

Red: Ratna Puspita

Relawan mencoba memadamkan api ketika (ilustrasi).

Relawan mencoba memadamkan api ketika (ilustrasi).

Foto: Antara/Rony Muharrman
Tantangan lain, yakni ancaman Covid-19 bagi petugas yang bergerak di lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalami beberapa tantangan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam masa pandemi. Tantangan di antaranya peningkatan potensi karhutla karena adanya penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

"Peningkatan potensi karhutla karena ada beberapa wilayah ada penurunan kesejahteraan masyarakat, kemudian PHK (pemutusan hubungan kerja) dan ini menjadi potensi yang perlu diperhatikan," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Ruandha Agung Sugadirman, dalam diskusi online Pojok Iklim di Jakarta, Rabu (2/6).

Baca Juga

Selain itu, kata dia, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan oleh beberapa daerah juga menjadi tantangan bagi ruang gerak operasional KLHK di lapangan. Tidak hanya itu, fokus akan Satgas Karthula juga terpecah karena meningkatnya intensitas wabah Covid-19 di daerah-daerah rawan.

Dalam penanggulangan, tantangan juga terjadi dengan adanya ancaman kesehatan bagi petugas yang bergerak di lapangan akibat Covid-19. Selain itu, terjadi pengalihan fokus anggaran KLHK, termasuk untuk anggaran pengendalian karhutla.

Untuk mengatasi hal itu, Ruandha menyatakan akan melakukan pemantauan lebih ketat terutama di tujuh daerah fokus penanggulangan karhutla. Daerah itu, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Selain itu, Dirjen PPI juga menegaskan anggaran pengendalian karhutla tetap menjadi prioritas kementerian meski terjadi pengalihan anggaran. Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan pengawasan lebih intensif terhadap pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pertambangan.

Dampak Covid-19 terhadap sektor kehutanan juga diakui oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo. Ia menyebut sektor industri kehutanan memperkerjakan hampir 900.000 orang.

"Kalau sampai Juli kita masih berat, ini berat juga. Sampai sekarang bertahan jangan ada PHK tapi kita sekarang harus bekerja keras," kata pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2014-2015 itu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile