Saturday, 9 Jumadil Awwal 1444 / 03 December 2022

Saturday, 9 Jumadil Awwal 1444 / 03 December 2022

9 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Kementerian PUPR Masih Hitung Kebutuhan Dana Bangun IKN

Kamis 24 Mar 2022 01:53 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nur Aini

Truk melintas di jalan raya yang akan masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu rencananya akan terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan.

Truk melintas di jalan raya yang akan masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu rencananya akan terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan.

Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Anggaran pembangunan infrastruktur IKN diusulkan Rp 46 triliun ke Kemenkeu

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menghitung kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan saat ini pembahasan masih dilakukan. 

 

Baca Juga

“(Kebutuhan dana) sedang kita detailkan. Nanti kalau saya bilang sekarang angkanya salah,” kata Zainal saat ditemui di kawasan Bogor, Rabu (23/3/2022). 

 

Zainal memastikan saat ini Kementerian PUPR masih terus melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk itu, Zainal menuturkan hingga saat ini proses masih terus berjalan.

“Kami juga menghitung jika ada penyesuaian, kita lakukan sejak awal. Sudah dilakukan, Allhamdulillah, teman-teman di Kementerian Keuangan sangat mendukung,” kata Zainal. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur IKN Rp 46 triliun kepada Kementerian Keuangan. Dana tersebut akan digunakan untuk untuk pembangunan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, Gedung MPR DPR, fasilitas umum lainnya.

 

Basuki memastikan lalokasi dana IKN tidak akan membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR. Basuki menegaskan akan tetap menjaga amanah anggaran tersebut.

 

"Kami sebagai user, Insya Allah tidak dibebani lagi karena itu di luar DIPA. Kalaupun itu di-refocusing ke DIPA, saya akan jaga betul untuk kerakyatan ini,” tutur Basuki. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile