REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan saat ini terus mewacanakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan, presiden terpilih yang diusung PDIP Joko Widodo melobi langsung Presiden SBY untuk menaikkannya saat ini meski kemudian ditolak.

Wacana menaikkan harga BBM ini tentu bertolak belakang dengan sikap PDIP selama ini yang terus getol menolak kebijakan SBY untuk menaikkan harga BBM. Menurut Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, kondisi perekonomian makro saat ini berbeda dengan tahun lalu ketika PDIP menolak kenaikan harga BBM.

"Ada dua hal fundamental (yang berbeda dengan sebelumnya) sehingga pemerintah harus mengambil sikap tegas," katanya di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta, Kamis (28/8).

Menurut dia, terkait dengan keseimbangan primer, saat ini kondisinya sudah negatif. Sehingga, kata dia, surat utang negara harus dikeluarkan. Bahkan, pembiayaan untuk membayar bunga hutang itu sudah dilakukan dengan suatu hutang yang baru.

"Ini sebuah kondisi yang harus kita perhatikan betul. Maka kita harus cari terobosan baru," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, ketika PDIP menolak kenaikan harga BBM, net impact migas saat itu masih positif. Sementara sekarang net impact migas sekarang negatif. Dimana total penerimaan migas ditambah pajak penghasilan (PPh) migas dikurangi dengan dana bagi hasil dan subsidi itu juga sudah negatif.

"Kemudian defisit transaksi berjalan kita itu juga menunjukkan angka yang cukup besar dan juga defisit terkait APBN kita," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika