REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), kini akan membangun 200 cekungan penampung air (embung) baru. Embung baru ini disiapkan untuk mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau yang selalu terjadi di sejumlah daerah di Jatim.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan, sejumlah daerah di Provinsi Jatim sebenarnya sudah memasuki musim kemarau sejak bulan Agustus ini. Meski kondisinya tidak ekstrem seperti tahun lalu, kata dia, namun Pemprov Jatim menyiapkan upaya antisipasi supaya daerah-daerah di Jatim tidak mengalami kekeringan berkepanjangan.
Salah satunya yaitu membangun embung baru. Pihaknya menargetkan ada 200 embung baru yang dibangun tahun ini. “Namun 100 embung diantaranya sudah didirikan. Setiap embung sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 300 juta,” katanya kepada Republika, Kamis (28/8).
Embung-embung baru itu berukuran 50*50 meter dengan kedalaman cekungan 4 meter. Embung ini diperkirikan dapat menampung 4.000 kubik air. Jumlah tersebut setara dengan 4 juta liter atau 800 truk. Embung itu kini sedang dalam proses dibangun di 250 desa yang terkena kekeringan di Jatim maupun 911 desa yang terancam mengalami kekeringan.
Beberapa wilayah desa-desa itu tersebar mulai dari Madura, Bojonegoro, Lamongan, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, hingga wilayah tapal kuda. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menambahkan, embung ini juga dilengkapi geomembran atau lapisan plastik sehingga air yang ditampung tidak mudah terserap dan habis.
Selain itu, embung ditambah dengan fasilitas mesin pompa dan water treatment sehingga bisa dijadikan saringan untuk membantu warga sekitar mendapatkan air bersih. Ini berkaca pada pengalaman di beberapa daerah kalau tidak ada water treatment airnya jadi hijau kalau kemarau. Akibatnya, air ini menjadi tidak bisa dimanfaatkan untuk air bersih. Namun sayangnya, pembangunan embung-embung tidak mulus. Proyek embung kali ini terkendala pengadaan tanah.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, di beberapa daerah, pemerintah mensiasati dengan membeli tanah khas desa. Tetapi masalahnya tidak semua desa memiliki tanah khas desa.
“Misalnya di Madura, tidak semua kepala desa punya bengkok (tanah khas desa). Inilah yang jadi masalah," ujarnya. Untuk mensiasatinya, pihaknya telah bekerja sama dengan bupati di masing-masing daerah untuk pengadaan embung baru ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika