REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Dossy Iskandar Prasetyo mengatakan, jika format jumlah kementerian yang ada sekarang sudah baik, lebih baik kinerja kementeriannya saja yang ditingkatkan. Apalagi, jika opsi kabinet tersebut dapat menghambat kinerja pemerintahan Jokowi ke depan.

"Jangan dipaksakan untuk ramping, jika itu bisa menghambat program yang dijalankan presiden mendatang," tutur Dossy kepada Republika, Jumat (29/8).

Menurutnya, sebaiknya Jokowi tidak tergesa-gesa dalam memilih opsi kabinet yang diusulkan tim transisi. Jokowi tuturnya, harus mempertimbangkan format kabinet yang akan ia tentukan sesuai konteks kebutuhan kekinian.

Jika dilakukan pengurangan atau penggabungan kabinet, memang tidak ada pengurangan pegawai. Melainkan hanya mengalihkan statusnya ke departemen yang dirampingkan.

Namun selanjutnya, membentuk kementerian baru itu tidaklah mudah. Karenanya menurut Dossy, jika format 34 kementerian dipandang memadai dan bisa menjawab kebutuhan pemerintahan yang akan datang, lebih baik itu saja yang diikuti. Tinggal bagaimana menurutnya, Jokowi meng-upgrade sumber daya di masing-masing kementerian. Terutama tuturnya, pemerintah Jokowi harus selalu berupaya hadir ketika rakyat membutuhkan.

Tim transisi Jokowi dikabarkan telah merampungkan pembahasan postur kabinet mendatang. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya mengusulkan lima opsi menteri koordinator dan beberapa opsi jumlah kementerian. Salah satunya, status quo dengan 34 kementerian yang sama dengan pemerintahan SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika