REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak terjebak dalam popularitas semata dalam mencari sosok yang akan menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya.
"Jangan hanya mengacu pada popularitas. Nanti Jokowi terjebak pada pencitraan," kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Sohibul Ansor Siregar di Medan, Sabtu (30/8).
Menurut Sohibul, Jokowi harus menyadari jika rakyat menaruh harapan yang besar dari kepemimpinannya. Misalnya terlihat dari banyaknya rakyat yang memilih sosok yang berpasangan Jusuf Kalla (JK) itu meski menghadapi kandidat yang mendapatkan dukungan sejumlah parpol besar.
Karena itu, katanya, Jokowi harus dapat menjawab harapan dan kepercayaan tersebut dengan memilih tokoh yang benar-benar mampu bekerja dalam membangun bangsa.
Jokowi diminta tidak perlu menyosialisasikan nama-nama untuk mendapatkan respons masyarakat mengenai popularitas dan intergritas. Karena hal itu malah akan kontraproduktif.
Pola tersebut, menurut dia, hanya mengarah pada popularitas semata. Malah, bukan menjadi jaminan tokoh tersebut profesional dan benar-benar mampu bekerja di bidang yang diinginkan.
"Wacana (sosialisasi calon menteri) seperti itu memang ada, tetapi saya kurang sepakat. Jokowi tidak perlu mencari tokoh yang populer karena dia sudah populer. Jokowi hanya perlu orang bisa kerja, kerja, dan kerja," katanya.
Karena itu, kata dia, Jokowi harus dapat memastikan kalau calon menteri yang akan diangkat tersebut memang profesional. Serta mampu menghasilkan program cerdas di kementerian masing-masing.
Dengan mandat dan legitimasi sebagai presiden terpilih, Jokowi diharapkan konsisten dengan koalisi tanpa syarat yang disampaikan ketika masa sosialisasi dan kampanye.
Tokoh populer yang dekat dengan Jokowi dan berperan besar dalam pemenangan juga diharapkan tidak kecewa jika tidak dipilih sebagai menteri.
"Orang-orang tenar dan dekat dengan Jokowi jangan kecewa. Karena ini semau demi kemajuan bangsa," ujar Sohibul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika