REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan sangat berhati-hati dalam melakukan seleksi menteri. Proses seleksi harus dilakukan secara teliti agar tidak merekrut menteri yang berpotensi melakukan korupsi.

"Seleksi harus benar. Rekam jejak harus betul-betul dilihat," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Kamis (4/9).

Selain rekam jejak, lanjut Jokowi, ada beberapa hal penting lain yang juga harus dipenuhi kandidat menteri. Antara lain, integritas dan harta kekayaan yang wajar. Untuk mengetahui itu bisa melalui KPK dan PPATK.

"Meski pun itu juga tidak menjamin. Karena sekarang kamu baik banget, tapi kalau sering digoda bisa jadi tidak baik," kata presiden terpilih yang baru akan dilantik pada 20 Oktober tersebut.

Karenanya, lanjut Jokowi, pemerintah harus membangun sistem untuk mencegah korupsi. Sistem itu harus dibuat berbasis teknologi informasi agar bisa dipantau secara real time dan menghindari orang melakukan transaksi secara tatap muka. 

Ia kemudian menyebut sistem pemerintahan yang sudah dibangun di Jakarta. Yakni e-budgeting, e-catalog, e-audit, pajak online. Sistem itu disebut sudah terbukti berhasil menutup pintu korupsi. 

"Artinya sistem akan mengurangi peluang untuk bermain. Plus law enforcement juga harus benar," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika