REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Jumlah anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tergolong tinggi, yakni sebanyak 26.149 anak. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pun melakukan beberapa upaya untuk mengurangi jumlah tersebut. Salah satunya dengan menggandeng perusahanan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
"Dari total 26.149 anak, sebanyak 2.443 anak masih tergolong balita, 118 di antaranya terseret kasus hukum," kata Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi di Gunung Kidul, Senin (8/9))
Ia mengatakan ada empat pilar yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah anak terlantar, yakni melalui regulasi dan pendanaan, masyarakat merupakan pelaku, perguruan tinggi bisa melakukan dengan sosialisasi mengenai pendidikan dan kesehatan anak, dan yang terakhir pelaku usaha dengan program CSR-nya.
"Apabila empat pilar tersebut dilaksanakan dengan maksimal dan berkesinambungan, kami optimistis bisa mengurangi anak terlantar," katanya.
Menurut Untung, di DIY perusahaan swasta jiwa sosialnya cukup tinggi, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan Bank Mandiri Syariah dengan mengeluarkan Rp 44,5 juta untuk program pendampingan anak terlantar di Gunung Kidul.
"Perusahaan-perusahaan yang ada di DIY cukup bagus dalam bidang sosial," katanya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Bank Syariah Mandiri (BSM) Agus Muhammad Thohir mengatakan pihaknya akan menyalurkan program makanan sehat bagi anak di Gunung Kidul melalui program "Warung Balita Sehat".
"Pada tahap pertama disalurkan melalui tiga kecamatan, dan pertama kalinya di Kecamatan Wonosari," kata Agus.
Ia mengatakan BSM menggandeng Forum Anak Sejahtera untuk mendistribusikan makanan sehatnya. Program ini bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan gizi bagi balita.
Ke depan, kata dia, diharapkan bisa menjadi generasi emas untuk membangun bangsa dan negara. "Harapnnya, apabila gizi tercukupi, balita akan tumbuh dengan baik, dan kecerdasannya meningkat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika