REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan terus mengkritik upaya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tak langsung.

Mereka menilai pilkada tak langsung melalui DPRD akan menutup lahirnya calon kepala daerah independen. "Dengan ini tidak ada lagi calon independen dan ruang publik semakin sempit," kata politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (9/9).

Pramono menengarai pilkada melalui DPRD akan menguatkan oligarki partai. Partai bisa seenaknya mengajukan calon kepala daerah tanpa mesti meminta pandangan publik. Kalau sudah begitu, hanya orang yang memiliki banyak modal yang bisa maju menjadi calon kepala daerah. "Kepala daerah adalah orang kaya yang mampu membayar tiket rekomendasi partai," ujar Pramono.

Wakil Ketua DPR ini menolak apabila pilkada langsung dianggap menelan biaya tinggi. Menurutnya pilkada langsung bisa efisien asalkan ada sanksi tegas kepada mereka yang menggandalkan politik uang di masyarakat. Kepala daerah yang menggunakan politik uang dapat dicabut pencalonannya.

Selain itu, Pramono juga menekankan pentingnya menjaga wibawa hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sehingga berbagai kasus sengketa pilkada bisa benar-benar diputus secara adil.

"Wibawa hakim yang memutuskan di MK atau MA tidak terkontaminasi kepentingan jangka pendek," katan Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika