REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, praktik korupsi akan semakin marak kembali jika Pilkada secara langsung dihapuskan.
Ia mengatakan, dalih yang mengatakan borosnya biaya dalam Pilkada langsung tidak beralasan. Sebab selama ini, negara mampu membiayai pemilu.
"Lebih baik anggaran itu digunakan untuk memfasilitasi rakyat dalam memilih pemimpin yang baik, daripada dana itu dikorupsi oleh para pejabat," kata Jeirry, Selasa (9/9).
Ia menambahkan, mekanisme pemilihan kepada daerah oleh DPRD akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang.
Karena besar kemungkinan, siapa yang akan terpilih akan sangat ditentukan oleh seberapa besar bayaran yang bisa dia berikan kepada para anggota DPRD yang ada.
Bahkan menurutnya, praktik seperti itu sudah jamak terjadi ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD.
"Jangan-jangan, banyak pejabat dan elite parpol yang ingin Pilkada langsung dihapus karena anggaran negara yang bisa dikorupsi makin sedikit," pungkasnya.
