REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur menolak wacana pemilihan umum kepala daerah atau pilkada oleh DPRD karena hal itu memangkas demokrasi rakyat yang telah berjalan dengan baik.
"Kami semua bupati di NTT sudah sepakat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD," kata Wali Kota Kupang Jonas Salean di Kupang, Rabu.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah oleh DPRD telah memangkas hak demokrasi rakyat dan merupakan kemunduran berdemokrasi di negara ini.
Pemilihan oleh DPRD merupakan bagian dari praktik 'elitisasi' suara rakyat, yang memiliki kewenangan dalam perjalanan pembangunan demokrasi bangsa dan daerah.
Rakyat, kata mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu, harus diberikan kewenangan di tangannya sendiri, untuk memilih pemimpinnya, menyampaikan sejumlah harapan melalui kebijakan pembangunan daerah.
"Karena itulah, tidak elok jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh perwakilan di parlemen," katanya.
Jonas mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan justru memakan biaya yang lebih besar, ketimbang pemilihan oleh rakyat.
Dia mencontohkan dirinya yang mencalonkan diri sebagai wali kota hanya menghabiskan dana sebesar Rp600 juta.
Anggaran itu, lanjut dia, akan jauh lebih besar, jika pemilihan itu dilakukan oleh DPRD, karena bukan tidak mungkin, akan terjadi negosiasi dengan setiap wakil rakyat, oleh calon kepala daerah.
Selain itu, dengan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD, maka akan menutup kemungkinan bagi calon kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai calon independen dukungan rakyat.
"Ini sangat menutup ruang demokrasi bagi rakyat untuk mengusung paket calon pemimpinnya," kata Wali Kota Kupang terpilih melalui jalur independen itu.
Selain itu, katanya, dengan pemilihan oleh DPRD, maka akan membangun citra ketatanegaraan di mana kepala daerah hanya bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada masyarakat secara langsung.
"Rakyat lebih puas, jika pilih pemimpinnya secara langsung," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika