Jumat 12 Sep 2014 06:02 WIB

Kabinetnya Dituding Boros, Ini Pembelaan SBY

Rep: Muhammad Iqbal/ Red: Erik Purnama Putra
Presiden SBY saat peresmian Museum Hakka di kawasan Anjungan Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (30/8).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Presiden SBY saat peresmian Museum Hakka di kawasan Anjungan Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (30/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada masyarakat untuk tidak memvonis dan menganggap para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki gaya hidup boros dan bermewah-mewahan. Menurut Presiden, jika ditinjau dari sisi tanggung jawab dan status sosial, gaji menteri termasuk pas-pasan. 

"Dan terus terang, gaji menteri termasuk Presiden dan Wapres, gubernur, dan walikota/bupati itu jauh lebih kecil dibanding pejabat negara lain seperti BUMN dan swasta. Tetapi kami terima, apa adanya," ujar Presiden SBY di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9). 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengaku kerap menyimak para menterinya dikritik dan dihujat oleh sejumlah kalangan. "Itu juga saya terima untuk kebaikan agar Presiden dan menteri tidak berbuat salah.  Tetapi ingat sekali lagi, mereka menjalankan tugas yang diharuskan negara. Saya mohon pengertian tidak ada niatan dan budaya para menteri hidup bermewah-mewah dan berboros-boros dan lain-lain," kata SBY.

Presiden juga mengomentari rencana pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo untuk menggenjot penghematan anggaran negara di berbagai lini. SBY mengapresiasi niatan tersebut lantaran tujuannya baik.  Dari tahun ke tahun, Presiden yang juga ketua umum Partai Demokrat ini mengaku telah melaksanakan berbagai upaya penghematan anggaran.

Bahkan pada tahun-tahun tertentu, pemotongan anggaran secara masif dilakukan. Misalnya dalam APBN Perubahan 2014, anggaran kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sebesar Rp 43 triliun. Selain itu, pada tahun ini diputuskan pula gaji presiden hingga ke level bupati/wali kota, diputuskan tidak mengalami kenaikan.  Walaupun telah sepuluh tahun, menurut Presiden, gaji presiden hingga bupati/walikota tidak naik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement