REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan pilkada melalui DPRD hanya untuk aktivis parpol yang ingin menjabat. Sebab, sebagian besar kepala daerah dari kalangan profesional justru menolak pemilihan tersebut secara tidak langsung.
JK mengatakan, sejumlah kepala daerah yang dinilai kompeten memang menolak pilkada tak langsung karena mereka bukan kader partai. Rakyatlah memilih mereka sehingga saat ada rencana pilkada lewat DPRD, mereka menolak. “Kalau pemilihan DPRD itu umumnya hanya para aktivis parpol,” kata JK kepada Republika, Kamis (11/9) malam.
Dia menambahkan, pilkada melalui DPRD memiliki untung dan rugi. Pada satu sisi, dapat mengurangi ongkos pemerintah, namun kerugiannya, para calon justru akan membayar biaya lebih tinggi. Jika money politic dalam pilkada sering terjadi, nanti justru semakin marak.
Ia meyakini, keingian Koalisi Merah Putih memanfaatkan UU tersebut tak akan terealisasi. Sebab, kepentingan itu hanya terfokus di pusat, tidak di daerah. Kalaupun Pilkada di laksanakan secara tak langsung, sesama koalisi, mereka bisa saling bersaing.
“Jadi bisa saja pecah nanti. Sebab politik itu dinamis, hari ini berkoalisi nanti bisa saja berubah,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika