REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan para pimpinan instansi pemerintah, agar tidak lantas berbangga hati dengan pencapaian  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya yang diaudit pemerintah. Sebab, hal tersebut bukan jaminan bebas dari korupsi.

“Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” kata Wapres Boediono saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/9).

Selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, kata Wapres, kementerian/lembaga harus mampu meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern. Sistem tersebut tak lain alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Disini nampaknya masih banyak yang harus kita kejar,” ucap Wapres.