REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan para pimpinan instansi pemerintah, agar tidak lantas berbangga hati dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya yang diaudit pemerintah. Sebab, hal tersebut bukan jaminan bebas dari korupsi.
“Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” kata Wapres Boediono saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/9).
Selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, kata Wapres, kementerian/lembaga harus mampu meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern. Sistem tersebut tak lain alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
“Disini nampaknya masih banyak yang harus kita kejar,” ucap Wapres.
Wapres meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern bisa diimplementasikan secara lebih efektif sejalan dengan upaya perbaikan pelaporan keuangan pemerintah.
Sesuai ketentuan pada tahun 2015 Pemerintah sudah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik untuk Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Wapres meminta agar Rakernas ini menggunakan waktu yang tidak panjang itu untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit menuju sasaran yang kita inginkan.
Dalam sisa waktu masa tugas pemerintahan sekarang, Wapres meminta Menteri Keuangan untuk terus mengkoordinasikan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada lingkungan Pemerintah Pusat. “Untuk Pemerintah Daerah, saya minta Saudara Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan terus mengkoordinasikan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada lingkungan pemerintah daerah,” kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika