REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Presiden terpilih Joko Widodo tengah dipersiapkan untuk tampil maksimal menghadapi dunia internasional. Beberapa peretemuan internasional bertema ekonomi akan berlangsung sesaat setelah Jokowi resmi dilantik menjadi Presiden RI ke-7.
Menteri Keuangan Chatib Basri menjabarkan beberapa tugas Indonesia sebagai bagian masyarakat ekonomi global. Indonesia diminta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi global yang ditargetkan sebesar dua persen dalam lima tahun ke depan.
"Indonesia diminta kasih kontribusi. Tapi itu sudah tercapai dengan pertumbuhan ekonomi kita yang tumbuh 5 persen," kata Chatib akhir pekan ini.
Sebagai anggota negarq G20, Indonesia diminta terlibat lebih banyak. Dalam tiga tahun terlahir, negara G20 salah satunya terus-menerus membahas investasi infrastruktur pada setiap negara anggota.
Indonesia dan negara berkembang sesama anggota G20 berharap agar negara maju bersedia memprioritaskan aliran dana mereka untuk berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Dengan demikian investasi yang dilakukan negara maju bisa berdampak langsung pada negara berkembang.
Selanjutnya Jokowi juga perlu mempersentasikan peraturan pajak penjualan online internasional. Semua negara di dunia dikatakan menaruh perhatian pada sistem ini.
Sekitar 14 pertemuan internasional akan menghadirkan Jokowi sebagai kepala negera. Kegiatan tersebut antara lain KTT Apec di Beijing, KTT ASEAN di Myanmar, KTT ASEAN di PBB, KTT Amerika Serikat, KTT ASEAN di Jepang, pertemuan G20 di Brisbane dan lainnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung telah bertemu dengan tim transisi Jokowi-JK. Tim transisi berkonsultasi agar Jokwoi mampu tampil maksimal di hadapan dunia internasional.
Beberapa pertermuan internasional yang akan dihadiri Jokowi tahun 2014:
KTT APEC di Beijing
KTT Asean di Myanmar,
KTT Asean PBB
KTT Asean India
KTT Asean Republik Korea
KTT ASEAN Jepang
KTT Amerika Serikat
G20 di Brisbane, Australia
G8 di Turki
KTT G15 di Srilanka. Peringatan Asean di Korea Selatan
Ikuti Whatsapp Channel Republika