REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG -- Lebih dari seribu aktivis pro-demokrasi Hong Kong melakukan aksi demonstrasi. Mereka mengenakan baju berwarna hitam dan melakukan konvoi di Hong Kong pada Sabtu (13/9).
Para demonstran juga membawa spanduk yang menyatakan mereka terkhianati dan marah atas penolakan Beijing untuk menggelar pemilu demokratis pada 2017. Para demonstran juga menyerukan warga untuk melawan serta mendukung para mahasiswa yang berencana memboikot kelas.
"Duduki pemerintah pusat dengan cinta dan kedamaian! Dan dukung mahasiswa memboikot kelas!" tulis spanduk tersebut, seperti dilansir dari Reuters.
Sementara, puluhan demonstran pendukung pembangunan melakukan aksi demo menentang demonstrasi para aktivis. Mereka juga membawa spanduk dan mengecam demokrasi para aktivis dan mahasiswa.
"Mahasiswa harus fokus belajar!" kata Pok Chun-chung, pengelola pro-pembangunan gerakan "Lindungi HongKong". "Jika anda punya nyali seharusnya anda duduki pemerintah pusat sendiri, jangan gunakan anak-anak!," lanjutnya.
Aksi demonstrasi ini merupakan rangkaian perselisihan antara aktivis pro-demokrasi dan pasukan pro-pembangunan. Mereka menginginkan Hong Kong melakukan reformasi demokrasi.
Hong Kong yang merupakan bekas koloni Inggris ini telah kembali kepada hukum komunis Cina pada 1997 dengan menggunakan sistem pemerintahan 'satu negara dua sistem'. Sementara itu, Beijing sebelumnya juga telah menegaskan tidak akan mengizinkan adanya pemilu demokrasi.
Aktivis pendukung demokrasi mengatakan keputusan Cina yang sangat mengendalikan ini hanya membuat Hong Kong memiliki demokrasi palsu. Kepala eksekutif Hong Kong, Leung Chun-ying memberikan surat terbuka untuk para warga dan mendesak mereka agar lebih pragmatis serta agar memahami penuh konteks konstitusi dan politik.
Lanjutnya, reformasi konstitusional seharusnya tetap berjalan. Ditengah-tengah meningkatnya ketegangan, para aktivis pro-demokrasi menggelar referendum tak resmi, menggerakan massa dan demonstrasi. Pemboikotan para mahasiswa juga rencananya akan dilakukan bulan ini dan akan menduduki kawasan pusat bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika