REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tak menginginkan kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Periode 2014-2019 dan memilih berada di luar pemerintahan.
"Sudah ada keputusan DPP bahwa Partai Demokrat sebagai penyeimbang dan tidak ingin kursi menteri di kabinet mendatang," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Kamis (18/9).
Ia juga memastikan partainya tidak akan masuk ke koalisi Jokowi-JK dan bergabung bersama PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura dan Partai Nasdem di legislator.
"Tidak ada nama kader Demokrat yang disiapkan untuk menjadi menteri apapun," katanya.
Kendati demikian, jika ada kader Partai Demokrat yang dipercaya Presiden terpilih Joko Widodo untuk duduk di kursi pemerintahan maka harus mendapat izin dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia mengaku sejak awal partainya memilih opsi penyeimbang dan mengkritisi kebijakan pemerintah jika dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan merugikan bangsa Indonesia.
"Tapi jika keputusan atau kebijakan yang diambil positif dan pro-rakyat maka tidak ada alasan Partai Demokrat tak mendukungnya," katanya.
Sementara itu, terkait sikapnya mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah langsung, Syarief Hasan mengaku koalisi merah putih sudah mendengarnya dan diharapkan memakluminya.
Sikap tersebut, kata dia, murni berdasarkan keputusan internal partai dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk PDI Perjuangan.
"Tidak ada lobi dari siapa-siapa dan murni keputusan partai. Pilkada langsung dimulai saat pemerintahan SBY dan partai mendukung disertai catatan untuk perbaikan," katanya.
Terhadap Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, DPP mewajibkan semua anggotanya hadir pada paripurna pengesahan RUU Pilkada 25 September 2014.
Pihaknya memastikan tidak ada satu pun anggota fraksi yang menolak dan mengawal keputusan partai agar pilkada memilih gubernur, bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat.
Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika