REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjadi sorotan atas rencana kebijakan pelarangan kendaraan Pelat B masuk Kota Bogor di akhir pekan. Polemik ini dianggap sejumlah pihak sebagai kebijakan yang terlalu dini.
Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, menegaskan bahwa tidak benar adanya pelarangan tersebut. Menurutnya, telah terjadi kesalahpahaman terkait rencana kebijakan tersebut.
Ketika ditemui Republika di Balaikota Bogor, Jumat (19/9), Usmar membeberkan sejumlah program yang tengah dikaji untuk mengurai kemacetan di Kota Bogor khususnya di akhir pekan.
Menurutnya, dengan pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat signifikan, kepadatan dan penumpukan kendaraan di Kota Bogor menjadi tak terelakan. "Sudah menjadi kewajiban Pemkot untuk mengurai kemacetan di Kota Bogor," ujar Usmar.
Kata Usmar, Pemkot Bogor tengah berupaya keras untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan mengusung program park and ride (parkir dan menumpang) di sejumlah titik untuk menampung warga dari luar Bogor yang akan ke Kota Bogor, untuk kemudian menggunakan transportasi massal selama di dalam Kota Bogor.
''Dengan menggunakan transportasi massal warga juga tidak akan membuang-buang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tidak capek-capek macet menuju tempat wisata,'' ujarnya.
Usmar mengatakan Pemkot dan Pemkab Bogor telah melakukan pembicaraan terkait kawasan park and ride. Menurut Usmar, kawasan Belanova, di Sentul Selatan menjadi opsi karena dinilai baik secara infrastruktur serta sarana dan prasarannya.
Selain di Belanova, Usmar mengatakan Pemkot juga akan membangun kawasan Park and Ride lainnya di Terminal Terpadu di Baranangsiang. Kata dia, hal tersebut dilakukan untuk memberikan alternatif bagi warga luar kota yang ingin menaruh kendaraannya di Kota Bogor.
Selain itu, Usmar menegaskan bahwa penataan angkutan kota (angkot) dan Trans Pakuan akan terus dilakukan. Kata Usmar, Pemkot Bogor memiliki konsep untuk mengatasi masalah angkot, yang pertama ialah sistem shift angkot.
Shift angkot untuk beroperasi dibagi menjadi tiga, yakni shift A, B, dan C. Dalam beroperasi, hanya dua shift yang diperkenankan jalan begitu seterusnya.
Jadi, menurutnya, jika angkot Shift A berhenti maka setidaknya akan mengurangi sekitar 1100 angkot dari total jumlah angkot sekitar 3500.
Usmar menambahkan, Pemkot tengah menggodok rencana konversi angkot, dimana setiap tiga unit angkot akan digantikan satu bus Trans Pakuan. Menurutnya, Trans Pakuan yang sudah ada belum berjalan maksimal.
Dia mengaku sudah berbicara dengan perusahaan autobus besar terkait pengadaan busnya. Menurutnya, keterlibata swasta sangat penting dalam hal ini. "Mereka (Perusahaan Autobus) sangat antusias," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika