REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menunjuk Dato Sri Tahir sebagai penasihat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit. Pengangkatan konglomerat terkaya ke-12 di Indonesia dan pendiri Mayapada Group itu menimbulkan kontroversi di kalangan tertentu.
Agar tidak menimbulkan kegaduhan di publik, anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati meminta Jenderal Moeldoko untuk mengklarifikasi masalah itu secara utuh. Pasalnya, kesimpangsiuran informasi bisa menimbulkan ekses buruk bagi TNI.
"Sebaiknya Panglima TNI memberi penjelasan alasan dari penunjukan itu secara komprehensif," saran Susaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/9).
Politikus Partai Hanura itu menyatakan, kerja sama atau permintaan terhadap seorang tokoh menjadi penasihat TNI adalah hal biasa. Dengan catatan, hal itu demi kebaikan prajurit dalam membangunan postur profesionalisme TNI.
"Hanya saja pertanyaannya, mengapa Dato Tahir harus ditunjuk secara formal demikian? Kalau soal kontribusi kepada TNI, saya lihat banyak juga pengusaha lain yang juga melakukan hal yang sama.".