REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi Front Pembela Islam yang berencana mengerahkan ribuan pengunjuk rasa ke Balai Kota, Jakarta, Rabu, 24 September 2014.

"Biasa saja. Memang saya harus pasang ranjau di sini? Demo begini kan bukan kali ini saja," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa, ketika ditanya persiapannya menghadapi unjuk rasa FPI yang menolak dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

FPI berencana pada 24 September berunjuk rasa menolak Ahok menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta menggantikan Gubernur Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI.

Ahok mengatakan, sama sekali tidak merasa terancam meski mengetahui FPI merupakan ormas yang memiliki massa cukup besar.

"Apakah saya merasa terancam?. Dari dulu terancam terus kok," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ia mengaku sudah terbiasa menghadapi berbagai penolakan dengan alasan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ahok menegaskan berpegang pada konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan apabila ada kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya, wakilnya secara otomatis menggantikan posisi kepala daerah itu.

"Mereka (FPI, red) menolak (Saya) jadi gubernur, ya 'nggak pa pa'. Nanti kalau alasannya SARA bisa dipidanakan juga," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika